PELAYANAN

Berita Terbaru

  • 04 Oktober 2019

ANALISA STANDAR BELANJA 2019

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan yang terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendekatkan ...

  • 10 September 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGLI TAHUN 2005-2025

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tahunan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam  Pasal 5 disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat ...

  • 10 September 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah dan harus merupakan satu kesatuan di dalam sistem, serta  konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.  Sesuai ...

  • 03 Oktober 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli tahun 2016-2021

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang ...

  • 18 Juli 2018

Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Bangli Tahun 2019

Buku Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Bangli ini sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Pendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten Bangli Tahun 2019. Penggunaan buku ini agar disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan Perangkat Daerah (PD) di dalam menyusun dokumen RKA APBD .   DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB ...

  • 28 Juli 2016

Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas

JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik 13 orang Menteri hasil perombakan kabinet (reshuffle) Jilid II pada Rabu (27/7) di Istana Kepresidenan RI. Bambang P.S. Brodjonegoro kini ditunjuk sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Sofyan A. Djalil dan telah melakukan serah terima jabatan pada hari ini, Kamis (28/16) di Gedung Bappenas. Acara tersebut disaksikan oleh ...

  • 21 Juli 2016

Kemitraan Australia – Indonesia Luncurkan Laporan Akhir Delapan Inovasi Penelitian Air Minum dan Sanitasi

JAKARTA - Pemerintah Australia, melalui Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) dan bermitra dengan Pemerintah Indonesia, merilis laporan akhir delapan inovasi penelitian terapan di sektor air minum dan sanitasi di Jakarta, Kamis (21/7).  Secara garis besar, laporan ini memaparkan hasil penelitian Australia – Indonesia Infrastructure Research Awards (AIIRA), yang bertujuan untuk meningkatkan kebijakan dan kegiatan infrastruktur di ...

  • 20 Juli 2016

Pelantikan Peni Kusumastuti Lukito Sebagai Kepala BPOM

JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Peni Kusumastuti Lukito menjadi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu (20/7) di Istana Negara. Peni yang sebelumnya merupakan pejabat fungsional Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas kini dipercaya menjabat menjadi kepala BPOM menggantikan Roy Alexander Sparringa. Beliau pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan (Leadership) diantaranya pada ...

  • 18 Juli 2016

Raker Komisi XI DPR RI Pembahasan Asumsi Makro RKP

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan Pembahasan Asumsi Dasar Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senin (18/7). Rapat kerja ini dihadiri juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, serta Kepala Badan Pusat ...

  • 15 Juli 2016

NARASI TUNGGAL: Koperasi Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

Koperasi merupakan bangunan usaha yang paling tepat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan. Itu sebabnya, pemerintah konsisten mendorong pengembangan koperasi di dalam negeri. Demikian dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 69.  Harkopnas akan diselenggarakan di Jambi, pada 21 Juli 2016 yang rencananya dihadiri Presiden ...

  • 15 Juli 2016

NARASI TUNGGAL: Satgas Vaksin Palsu Bahas Perkembangan Tindak Lanjut Penanggulangan Vaksin Palsu

Satuan tugas penanggulangan vaksin palsu mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu. Rapat dipimpin oleh Menteri Kesehatan di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Adapun hasil rapat tersebut, sebagai berikut: Badan POM telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, dan terdapat  37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di 9 Provinsi yang mendapatkan vaksin dari ...

  • 14 Juli 2016

Menteri Sofyan Bahas Penciptaan Lapangan Kerja dan Masalah Kemiskinan dalam Rapat Komisi XI DPR-RI

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara pada hari Kamis (14/7). Dalam Raker yang membahas mengenai Asumsi Dasar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 itu Menteri Sofyan memberi penjelasan tentang penciptaan lapangan kerja dan masalah kemiskinan. Beberapa hal yang menjadi pokok penjelasannya antara ...

  • 29 September 2015

Tahun Depan, Pemerintah Siapkan Dana untuk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil  menuturkan rencana konkret pemerintah dalam mewujudkan Nawa Cita butir ketiga, yakni membangun dari daerah dan pinggiran. Di 2016 mendatang, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 100 miliar bagi kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diambil mengingat tahun depan merupakan tahun perwujudan pembangunan bagi daerah dan masyarakat kelas menengah bawah. “Dana ini untuk membangun infrastruktur ...

  • 17 November 2014

Study Banding Bappeda Kabupaten MAMASA

Pada Hari Senin Tanggal 17 Nopember 2014 Rombongan diterima oleh Kepala Bappeda dan Pm Kab.Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM di ruang rapat Kantor Bappeda dan PM. Dalam acara tersebut dilakukan sharing terkait dengan Perencanaan Khususnya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) , RDTR dan Perencanaan Infrastruktur lainnya. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Drs. Jono Buntukaraeng, MH bersama sekretaris, Kabid Fispra dan rombongan. Kabupaten Bangli dipilih ...

  • 02 Oktober 2014

Antisipasi Kemungkinan KKN, Mendagri Resmikan 3 Unit Pendukung Pencegahan Korupsi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan Unit pendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (2/10/2014). Tiga unit Pendukung Pencegahan Korupsi diantaranya, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit ...

  • 02 Oktober 2014

Bappenas Sosialisasikan Pemanfaatan Data Pelaporan melalui Aplikasi e-Monev

Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar sosialisasi pemanfaatan data pelaporan melalui aplikasi e-monev pada Kamis (25/09) di Ruang SS 1-2. Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Dr. Arif Haryana, MSc; Kepala Sub Direktorat Konsolidasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, drh. Ellyna Chairani, MA; ...

Kepala Dinas

I Nyoman Udiana Mahardika, ST

AGENDA KEGIATAN

Video Galeri